Bagaimana manajemen sektor publik
terkait dengan penerbitan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar
(KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) dalam rangka mengantisipasi dampak
kenaikan harga bahan bakar terhadap kelompok miskin?
Analisis dari aspek legal,
tingkat keberlangsungan, manfaat, dan hambatan dari kebijakan tersebut.
Secara
teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah
tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public
service function), fungsi pembangunan (development function) dan
fungsi perlindungan (protection function). Sesuai dengan apa yang
dibahas di sini, maka saya akan lebih focus membahas fungsi yang pertama, yaitu
fungsi pelayan masyarakat. Logika awal yang akan dibangun adalah, dengan
dikuranginya subsidi BBM, dan dialihkan ke sector yang lebih produktif, maka
fungsi-fungsi utama pelayanan pemerintah harus meningkat tanpa syarat dan tanpa alasan
apapun lagi.
_______________________________________________
Manajemen
publik merupakan sebuah kinerja yang kompleks dari aktornya yaitu pemerintah
dan seluruh pegawainya untuk melayani publik (masyarakat) dengan sebaik-baiknya
dan publik merasa terpenuhi semua kebutuhannya. Terkait dengan penerbitan kartu
sehat, pintar, dan Indonesia sejahtera, pemerintah di era Jokowi-Jusuf Kalla
mencoba untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat tidak mampu untuk dapat
menjangkau hak-hak mereka secara lebih mudah di bidang kesehatan, pendidikan,
maupun kesejahteraan.
Dengan
dipangkasnya subsidi BBM, pemerintah memutar otak untuk meredam dampak domino
dari penaikan harga BBM terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Subsidi
yang tadinya untuk BBM, dialihkan ke sektor yang lebih produktif, termasuk pada
sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Melalui penambahan dana dari
pengalihan subsidi BBM ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan
publik yang lebih berkualitas, salah satunya dengan diterbitkan beberapa
kebijakan, seperti; kartu Indonesia sehat, pintar, dan kartu keluarga
sejahtera.
Melalui
kartu-kartu sakti yang diterbitkan pemerintah, masyarakat tidak perlu repot
lagi untuk menembus ribetnya birokrasi, karena hanya dengan kartu-kartu ini,
semua proses akan lebih praktis. Tidak
takut terhadap biaya yang akan dikenakan, karena biaya sudah ditanggung baik
dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri melalui pembayaran premi yang
sangat terjangkau. Pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat
dikurangi subsidi BBM yang telah dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
Berbicara
mengenai anggaran, anggaran KIS Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)
kesehatan. Sementara itu, anggaran KIP adalah anggaran yang dialokasikan untuk
bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Jadi boleh dibilang, KIS, KIP, maupun KKS
ini secara hukum kuat karena ditopang oleh aturan yang membawahi BPJS maupun UU
yang mengatur tentang BSM. Pada nantinya, anggaran dari semua kebijakan
tersebut akan dimasukkan pada APBN 2015.
Pada
intinya, dengan dikeluarkan kartu-kartu ini, masyarakat akan lebih dimudahkan
untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan hak mereka sebagai warga negara.
Pelayanan publik yang efektif, efisien, dan inovatif dapat ditemui di setiap
sektor pemerintahan. Sedikit demi sedikit, manajemen pelayanan publik yang
konvensional akan dikurangi. Kita tinggal melihat bagaimana dan sejauhmana
implementasi dari kebijakan ini dapat dilaksanakan.
Bukan
tanpa hambatan, munculnya kartu-kartu sakti yang dikeluarkan oleh pemerintah
bukanlah tanpa hambatan. Awal peluncuran program ini, beberapa kritik muncul
dari beberapa elemen masyarakat maupun tokoh nasional. Ada yang menyebut
program ini akan tumpang tindih dengan program-program pemerintah sebelumnya. Misal
untuk KIS, akan tumpang tindih dengan JKN. Ataupun dengan KIP, akan saling
tumpuk dengan program BSM.
Maka
dari itu pemerintah menjelaskan bahwa, kebijakan kartu sakti ini bukanlah
menggantikan secara menyeluruh kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. KIS
dan KIP merupakan penyempurnaan dari program pemerintah sebelumnya. Misal untuk
KIS, program ini memiliki cakupan yang lebih luas dari JKN. Jadi JKN dan KIS
ini kartunya, sedang pelaksananya adalah BPJS. Masyarakat yang terdaftar di
JKN, otomatis mendapatkan KIS. Bias dibilang kebijakan kartu sakti ini hanyalah
program yang ganti nama, namun disertai dengan penyempurnaan.
Dari
sisi implementasi, masih banyak celah yang dapat dilihat. Ada beberapa kasus
Rumah Sakit yang menolak pasien miskin, masih butanya pemangku kepentingan yang
terlibat, belum adanya standar baku pelayanan yang disepakati bersama, adalah
hambatan yang mengemuka. Distribusi kartu sakti ini masih belum merata. Luasnya
Indonesia dan bentuknya yang berpulau-pulau, membuat distribusi kartu-kartu
sakti ini masih tersendat, hingga pencetakan kartu ini masih banyak celahnya.
Anggaran yang masih menopang APBN 2014 dan belum pasti masuk APBN 2015 membuat
banyak orang bertanya-tanya tentang keberlangsungan kebijakan ini. Apakah hanya
kebijakan sesaat di orde Jokowi-JK ini dan akan terbelenggu alotnya situasi
politik antara Eksekutif dan Legislatif (DPR).
Jika
dilihat lebih cermat lagi, masih ada beberapa cacat yang terdapat dalam
kebijakan kartu ini. Terlalu banyaknya kartu, memunculkan banyak anekdot bahwa
sekarang adalah jamannya kartu-kartuan. Padahal, ada cara yang lebih praktis
lagi yakni dengan hanya menggunakan E-KTP. Dengan E-KTP, semua jenis
kartu-kartu sakti tersebut dapat terintegrasi menjadi satu. Hanya menggunakan
nomor induk, pemerintah sudah mengetahui latar belakang penduduk mulai dari
pendidikan, kesehatan, criminal, dll. Namun apa daya, proyek E-KTP justru
mandeg karena kasus korupsi.
_______________________________________________
Pasca
naiknya harga BBM, tidak dapat dipungkiri memunculkan beragam polemik di
masyarakat. Efek domino naiknya harga BBM baik langsung maupun tak langsung
berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan
kemiskinan yang berpenghasilan tetap. Oleh karena itu, pemerintah yang
bertanggung jawab penuh terhadap naiknya BBM ini harus meningkatkan kinerjanya untuk
kepentingan rakyat. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang
dapat meredam dampak kenaikan BBM, salah satunya adalah dengan program
kartu-kartu sakti ini. Meski BBM naik, dan beberapa harga kebutuhan pokok juga
naik, namun kemudahan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan,
pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan subsidi tepat sasaran melalui program
KKS, akan meredam dampak domino naiknya BBM itu sendiri.
